Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus bertransformasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dari manual menuju layanan digital dengan segala pengembangannya. 

Direktur Bina Aparatur, Andi Kriarmoni memaparkan hal itu pada acara Rapat Koordinasi Bersama Kampus D4 Demografi dan Pencatatan Sipil, di Aula Gedung Amiek Sumindriyatmi UNS Surakarta, Kamis (23/6/22). Acara ini PUN dihadiri oleh 14 Kadis Dukcapil se-Solo Raya dan Semarang Raya.

Andi sapaan akrab Dir Bintur itu mengatakan tranformasi digital ini bertujuan untuk mengelola layanan adminduk secara lebih cepat, mudah dan akurat serta menjaga keamanan data kependudukan. 
Dimulai sejak tahun 1995, transformasi dilakukan dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk).

"Pelayanan dokumen kependudukan dalam Simduk ini bersifat manual dan belum terintegrasi, sehingga besar kemungkinan satu penduduk terdata di banyak daerah," jelas Andi.

Lalu di 2001 mulai dibentuk Ditjen Adminduk yang kemudian bersalin rupa menjadi Ditjen Dukcapil. Di 2004 terbit Keppres No. 88 tentang PIAK, dan seterusnya lahir UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. 

"Sedangkan di tahun 2009 hingga 2011 Dukcapil melakukan pemutakhiran data dan penerbitan KTP-el berbasis NIK secara Nasional," ungkap Dir Bintur Andi 

Perlu diketahui, era pemanfaatan data itu ada di tahun 2015 hingga sekarang. Lanjut Andi di tahun 2016 Dukcapil sudah melakukan layanan Online. Berlanjut pada 2019 meluncurkan Dukcapil Go Digital, dan kini pada 2022 mulai menerapkan Digital ID atau Identitas Digital.

"Digital ID ini dapat terhubung dengan KTP-el secara fisik dan data penduduk yang sudah dilengkapi biometrik berstatus tunggal serta dokumennya kita tandatangani secara elektronik melalui SIAK Terpusat," papar Andi Kriarmoni. 

Trasformasi ini juga selaras dengan harapan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh agar pelayanan Dukcapil ini terus berkembang, dapat mempercepat, mempermudah dan semakin membahagiakan masyarakat. 

Mendagri Tito Karnavian pun turut memberikan atensi pada kemanan data penduduk.

“Pesan saya, tim IT harus kuat. Sistem security harus first class, wajib. Juga dalam hal pemanfaatan data kependudukan agar sesuai dengan koridor hukum karena data ini sangat sensitif, bisa masuk ke masalah privasi juga,” terang Tito.

sumber dukcapil kemendagri