Georgia menjadi salah satu negara terbaik di dunia untuk pelayanan publik berkualitas, terutama soal integrasi dan kecepatan proses layanan. Atas dasar itu, pemerintah Indonesia menggandeng Georgia untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tanah air.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Kehakiman Georgia Rati Bregadze menandatangani nota kesepahaman terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Tiblisi, Georgia, Selasa (07/06).

Menteri Tjahjo mengapresiasi kualitas pelayanan di negara yang berada pada Kawasan Kaukasus itu. “Kami berkeinginan untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana pemerintah Georgia menjadi role model dalam pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, dan mudah. Kami berharap praktik terbaik tersebut dapat dicontoh dalam pelayanan publik di Indonesia,” ujar Menteri Tjahjo sesaat setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Georgia.

Menteri PANRB dan Menteri Kehakiman Georgia sebelumnya melakukan rapat bilateral membahas proyek dan program terbaru di Georgia dalam pelayanan publik yang efisien. Nota kesepahaman yang ditandatangani itu membahas pendalaman kerja sama antara Indonesia dan Georgia pada bidang akses pelayanan publik serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Salah satu contoh kerja sama dengan Georgia adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengadopsi Public Service Hall (PSH) milik Georgia. PSH merupakan pusat pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah untuk melayani masyarakat Georgia. Saat ini Pemerintah Georgia telah membangun 26 PSH di negerinya yang menyediakan lebih dari 450 layanan, serta diakses oleh 20.000 lebih masyarakat Georgia dan warga negara asing yang menetap di sana.

Kehadiran PSH di Georgia telah mampu meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha. Dalam ranking EoDB yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Georgia mampu menempati posisi 7 pada tahun 2020 dari posisi ke-16 pada tahun 2017.

Kehadiran MPP yang mengadopsi PSH juga diharapkan dapat meningkatkan peringkat EoDB Indonesia. “Sejak 2017, Indonesia telah memulai kerja sama dengan pemerintah Georgia untuk mengadopsi model pelayanan publik yang cepat dan terintegrasi untuk dikembangkan di Indonesia melalui konsep Mal Pelayanan Publik,” ungkap Menteri Tjahjo.

Menteri Tjahjo berharap kerja sama ini terus berlanjut. Mantan Menteri Dalam Negeri ini juga mengundang Menteri Kehakiman Georgia untuk mengunjungi Indonesia dan bisa melihat hasil kerja sama dengan Indonesia.

Sementara, Menteri Kehakiman Georgia Rati Bregadze menyambut baik kerja sama lintas negara ini. Ia berharap bisa segera mengunjungi Indonesia untuk dapat melihat langsung hasil adopsi dari PSH di Indonesia, yakni MPP. “Kami berharap kerja sama antara kedua negara ini dapat saling menguntungkan bagi perkembangan pelayanan publik di masing-masing negara, baik bagi Georgia maupun Indonesia,” tutup Menteri Rati.

Dalam kunjungan kerja ke Georgia, Menteri PANRB juga mengunjungi Kementerian Kehakiman, PSH di Tiblisi, serta Community Center untuk melihat dan mempelajari perkembangan keberhasilan Georgia dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di PSH, Menteri PANRB mengunjungi stan LEPL Public Service Hall, LEPL Public Service Development Agency, dan LEPL National Agency for Public Registry.

sumber kemenpanrb