Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan cakupan perekaman KTP-el tertinggi di Papua Barat, yakni sudah di level 93,43 persen. Sedangkan di Provinsi Papua Barat sendiri cakupan perekaman KTP-el masih 80,43 persen. 

Hal ini disampaikannya saat Pencanangan Kampung Tertib Adminduk dan Launching IKD di Kampung Nemiwikarya, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Selasa (6/6/2023). 

Dirjen Teguh didampingi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Erikson P Manihuruk mengadakan kunker ke Kabupaten Fakfak untuk menghadiri Rakor Teknis Dukcapil se-Papua Barat dengan tema 'Akselerasi Digitalisasi Adminduk di Papua Barat untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024' hingga Rabu (7/6/2023).

"Tolong ini dimaksimalkan lagi. Perbanyak pelayanan keliling ke desa-desa, sekolah-sekolah dan lainnya untuk perekaman data biometrik penduduk untuk dibuatkan KTP-el. Ayo Pak Bupati, kejar sedikit lagi menuju capaian target nasional yakni 99,4 persen," seru Teguh kepada Bupati Untung Tamsil yang hadir saat pencanangan Kampung Tertib Adminduk tersebut. 

Apalagi menjelang Pemilu 2024, kata Dirjen Dukcapil menekankan, kepemilikan KTP-el harus terus dimaksimalkan. "Giatkan secara masif pelayanan keliling ke desa-desa, dan semua sekolah di Fakfak untuk perekaman KTP-el pemilih pemula usia 16 tahun. Kita tidak ingin ada penduduk yang berhak memilih tidak dapat menggunakan haknya karena belum memiliki KTP-el," kata Dirjen Teguh mengingatkan. 

Selain itu, semua penduduk yang berusia 17 tahun wajib memiliki KTP-el untuk mendapatkan berbagai pelayanan publik penting lainnya, misalnya untuk pelayanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, membuka rekening bank, dan seterusnya. "Semua pelayanan publik basisnya adalah NIK yang terdapat  di KTP-el. NIK berfungsi sebagai single identity number, satu nomor untuk berbagai keperluan pelayanan publik."

Selain itu ada terobosan terbaru Ditjen Dukcapil, namanya identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP-el versi digital yang bisa diaktivasi di smart phone setelah mengunduh aplikasinya di Playstore. "Ini juga tolong dimasifkan untuk aktivasi aplikasi KTP digital ini kepada ASN di semua OPD."

Kalau IKD dimulai dari Kampung Nemiwikarya saat ini, 2-3 tahun ke depan semua pelayanan publik bisa diselesaikan dari telepon seluler dalam genggaman tangan. "Syaratnya harus ada jaringan atau kuota internet. Mudah-mudahan ini bisa diikuti di kabupaten lain di Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya."

Mendagri Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan meminta jajaran Dukcapil pusat dan daerah untuk mengajak masyarakat agar memahami pentingnya dokumen kependudukan, utamanya KTP-el. 

"Cakupan perekaman KTP-el membuat database kependudukan yang semakin lengkap dan akurat. Ini sangat bermanfaat dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional oleh kementerian/lembaga maupun organisasi pemda. Perencanaan pembangunan yang dibuat menggunakan database Dukcapil menjadi lebih akurat, efektif, dan efisien," ujar Mendagri.

sumber dukcapil kemendagri